//
anda sedang membaca...
Dunia Spasial

RUU Geospasial disahkan DPR RI pada 5 April 2011


Jakarta, 5 April 2011. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial pada  5 April 2011. RUU Geospasial tersebut sudah diusulkan sejak tahun 2007.

Sebagai negara kepulauan yang terluas di dunia dan memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, Indonesia membutuhkan peta dan informasi geospasial yang akurat, kredibel, dan aksisebel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan informasi geospasial juga dibutuhkan Indonesia sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan nasional, khususnya pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis, penentuan batas wilayah, pertanahan dan kepariwisataan juga penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup.

RUU Geospasial ini juga penting pengaturan informasi geospasial tersebut sebagai upaya menghindari kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan dan tata kelola informasi geospasial, inefisiensi anggaran pembangunan dan inefektivitas informasi geospasial.

Disamping itu perlu diperhatikan aspek sangsi hukumnya, berikut informasi singkat dari Hukum Online:
http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d9b41093d12a/uu-informasi-geospasial-disahkan

DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan RUU Informasi Geospasial. Ketua
Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan undang-undang ini
merupakan solusi dalam menjawab persoalan geospasial yang mulai marak
sekarang ini. Dahulu, lanjutnya, informasi mengenai kebumian masih
belum lengkap dan mutakhir.

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan geospasial atau ruang kebumian sebagai
“aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu
objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan
bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu”.

“Undang-undang ini diharapkan dapat mendukung sistem ketahanan dan
keamanan serta kejahatan trans nasional,” ujar politisi Partai
Demokrat ini, di Gedung DPR, Selasa (5/4).

Hal sama juga diungkapkan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)
Suharna Suryapranata. Menurutnya, UU Informasi Geospasial dapat
menjadi acuan kebijakan pemerintah ke depan. “Undang-undang ini akan
menjadi landasan kebijakan nasional dalam menjamin informasi
geospasial terkait sumber daya alam dan kebencanaan,” jelas Suharna.

Suharna juga menyambut baik disahkannya RUU yang sudah digodok oleh
pemerintah sejak setahun yang lalu. Setelah rampung menjadi draf, RUU
ini disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama-sama pada 16 Februari
2010. “Saya mengucapkan terima kasih ke sejumlah pihak yang telah
bekerja keras mewujudkan RUU ini menjadi undang-undang,” tuturnya.

DPR dan Pemerintah memang boleh bernafas lega dengan rampungnya
undang-undang ini. Namun, tidak demikian halnya dengan para pelaku
atau pihak yang mungkin bersingungan dengan pekerjaan informasi
geospasial ini. Pasalnya, undang-undang ini mengatur sanksi pidana
yang tidak sedikit.

Berdasarkan catatan hukumonline, setidaknya ada 11 ketentuan yang
mengatur sanksi pidana dengan ancaman hukum berkisar antara enam bulan
hingga tiga tahun penjara. Misalnya, bagi setiap orang yang mengubah
informasi geospasial dasar tanpa izin dari badan dan menyebarluaskan
hasilnya maka diancam dengan hukuman pidana maksimal 1 tahun penjara
atau denda maksimal Rp250 juta.

Pasal 61 melarang setiap orang membuat informasi geospasial yang
penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat ketelitian sumber data yang
mengakibatkan timbulnya kerugian orang dan/atau barang. Bila larangan
ini dilanggar, maka orang tersebut dapat dipidana penjara maksimal 3
tahun atau denda maksimal Rp750 juta.

Penyebaran informasi geospasial juga tak boleh dilakukan sembarangan.
Bila seseorang menyebarluaskan informasi geospasial yang belum
disahkan oleh pejabat yang berwenang maka bersiaplah menghadapi
tuntutan pidana. Orang tersebut maksimal dapat dipidana 2 tahun
penjara atau denda maksimal Rp500 juta.

Bila penyebaran informasi geospasial yang belum disahkan ini
menimbulkan bahaya atau kerugian orang lain atau barang, maka ancaman
pidana bagi pelaku menjadi diperberat. Yakni, maksimal 3 tahun atau
denda maksimal Rp750 juta sebagaimana diatur Pasal 68 ayat (2).

Untuk melihat informasi lengkap berikut tersedia draft final RUU Geospasial, silahkan download.

About Agus Wibowo

Peneliti Bidang Remote Sensing dan GIS di Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam BPPT. Sejak Januari 2012 pindah tugas di Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: